Ano Udang OKP dan NGO Bedah Visi Misi

 

| Radar Sulteng | Senin, 12 November 2007 

 

PALU - KNPI ternyata masih mempunyai daya tarik. Organisasi yang disebut-sebut hanya teIihat bentuknya menjelang momentum Musprov (musyawarah provinsi) ternyata masih cukup diminati banyak orang. Setidaknya itu terlihat dan figur yang bakal menjadi kandidat ketua untuk periode tiga tahun ke depan 2007-2010.

Fenomena menjelang Musprov para kandidat mulai terpetakan sesuai dengan basis OKP pendukungnya. Baik OKP yang berbasis kekaryaan maupun keagamaan. Tak hanya itu dikotomi figur pun rnulai menggejala. Fenomena mi menurut Mohammad Rizal ketua PD Generasi Muda KKP RI Sulteng harus ditiadakan. Siapa pun yang maju baik itu, Sudaryano Lamangkona, Danny Syamsu, Idham Tompo, Ridwan Dg Marau, Syarifuddin Khan atau pun Muharram Nurdin terlepas dan kelebihan dan kekurangannya mereka adalah kader-kader terbaik yang mempunyai kemampuan untuk membawa KNPI lebih baik daripada hari ini.

Ia mengingatkan, siapa pun yang kelak terpilih maka rekrutmen pengurus harus menjadi perhatian. Mengedepankan politik akomodasi dalam komposisi personalia kepengurusan adalah sah-sah saja tetapi juga harus memperhatikan integritas, SDM dan kemauan keras berkiprah di organisasi.

BEDAH VlSI MISI
Kandidat ketua KNPI Sudaryano Lamangkona alias Ano, kemarin melaküan bedah visi misi yang berlangsung di markas besar Pemuda Pancasila jalan Juanda Palu Timur. Ano mengundang sejumlah kalangan seperti OKP, NGO, pejahat pemerintah untuk memboboti draft visi-misi yang disusun oleh tim  pemenangan yang tergabung dalam Sudaryano For KNPI 2007-2010.
Dalam forum curah pendapat itu terangkum berbagai rekomendasi, saran, kritik dan pendapat. Dua hal yang disepakati dan mutlak dilakukan oleh Ano jika terpilih kelak.

Model managemen organisasi seperti yang rutin di KNPI selama ini saatnya ditinggalkan. Managemen organisasi KNPI pada setiap kepengurusan dinilai mirip mänagemen tukang sate. Mulai dan pengadaannya, proses hingga penjualannya dilakukan secara one man show. Model ini mengaburkan posisi KNPI sebagai wadah berhimpun yang di dalamnya menghimpun 62 OKP keagamaan dan kekaryaan.
Model pembendayaan KNPI menjadi hilang karena program tersentralisasi di level elit pengurus. ‘‘Saatnya politik pencitraan melalui even-even seremonial dihilangkan. Program harus terdistribusi habis pada OKP-OKP yang dianggap mampu melaksanakan kegiatan. lnilah substansi pemberdayaan,” kata perwakilan NGO Andi Miswar.

Pengurus KNPI cukup sebagai mediator, fasilitator, negosiator terhadap kegiatan yang bakal digelar. Dengan demikian tidak ada lagi pengurus KNPI provinsi sibuk mengetik dan mengantar surat, melaksanakan seminar atau simposium. Semuanya sudah di-take over oleh OKP di bawahnya.

‘‘Untuk mencapai. itu, maka proses rekrutmen pengurus juga menjadi perhatian yang tidak bisa dikesampingkan,” sela Nurul Haq. Komitmen keberpihakan terhadap lembaga, kesediaan mengurus organisasi dengan nawaitu yang ikhlas, hendaknya menjadi parameter yang harus dipatok untuk memilih dan memilah calon pengurus. ‘‘Memang terdengar agak radikal, tetapi ini adalah pilihan yang harus diambil jika memang OKP di KNPI mau diberdayakan,” ujar Ano menyanggupi. (yar)