Lebih Baik Dijadikan Kredit Bergulir

Radar Sulteng Kamis 18/10/07
PALU - Wacana Pemerintah Kota (Pemkot) mengalokasikan dalam APBD santunan lebaran (hagala), dinilai kebijakan yang kurang mendidik. Selain dinilai hanya menghamburkan uang kas daerah.

 

Menurut Manager Information System (MIS) Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat (PBHR) Sulteng Andi Miswar, pembagian hagala melalui APBD sifatnya kurang produktif dan malah akan menjamurkan tradisi negatif jelang lebaran yaitu meminta-minta.

Berdasarkan jumlah usulan dana yang diajukan oleh Pemkot dalam APBD, bahwa pos hagala dialokasikan Rp100. juta. Dengan jumlah nominal seperti itu, sambung Andi Miswar, hanya mampu memberikan bantuan kepada sekitar 5 ribu orang dengan jumlah bantuan Rp20 ribu per orang. Padahal jumlah warga miskin di Kota Palu lebih dan 5 ribu orang. Malah semakin tinggi jumlah bantuan, maka semakin menyusut pula penerima bantuan.

Andi Miswar, menilai, bantuan hagala itu malah membuat rakyat tidak berfikir ekonomi produktif. Bantuan itu sebaiknya dijadikan kredit bergulir yang kedepannya disalurkan ke kantong-kantong warga miskin.
“Pemerintah mestinya tahu, di mana kantong-kantong warga miskin. Setelah itu, alangkah lebih baiknya, jika Pemkot mengganti pemberian hagala itu, menjadi bantuan kredit bergulir,” katanya kemarin (17/10).

Usulan kredit bergulir itu lebih tepat dibanding dengan membagikan hagala. Hagala senilai Rp100 juta itu akan terbuang percuma jika di APBD-kan. Pasalnya, dengan pembagian hagala itu tidak membuat si penerima hagala berpikir maju untuk tidak meminta lagi di kemudian hari. “Buktinya bisa dilihat saat jelang lebaran, kaum peminta hagala selalu meminta-minta bukan saja kepada satu pejabat saja.
Setelah menerima bantuan dari pejabat satu, pasti peminta hagala datang ke pejabat lain yang dikenalnya entah itu gubernur, walikota ataupun anggota dewan,” tandasnya.

Andi Miswar, menilai usulan penetapan nilai hagala tiap tahun itu, malah akan memanjakan kaum miskin. Sampai ke tingkat knonis, tiap tahun kaum peminta hagala akan menjadikan Pemkot termasuk salah satu item pendapatan mereka.

Di satu sisi,, Miswar mengakui kesulitan pejabat dalam mengakomodir kaum peminta hagala tersebut. Bisa dihitung, katanya, jika tiap satu rumah pejabat didatangi 100 orang tiap jamnya hanya sekadar meminta hagala. Bahkan sampai-sampai ada pejabat yang menutup pintu rumahnya untuk menghindari para peminta hagala itu. “Tapi in fenomena yang tak bisa kita pungkiri. Miskin atau tidaknya orang dilihat dan apakah dia meminta-minta atau tidak,” katanya.

Sementara itu, dan kalangan akademisi pemerhati kebijakan, juga menyoroti rencana pemerintah kota (Pemkot) Palu yang bakal mengalokasikan anggaran sebesar Rp100 juta untuk
hagala kaum dhuafa pada APBD 2008. Program pembagian hagala dianggap hanya merupakan upaya membangunan citra positif Pemkot di mata masyarakat.

Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Untad Dr Surahman Cinu MS, memandang rencana Pemkot menganggarkan dana sebesar Rp100 juta untuk pos hagala, adalah sebatas tindakan karitatif, yakni tindakan yang dilakukan untuk kesenangan sesaat dan tidak dapat menyelesaikan substansi masalah yaitu kemiskinan.

“Kaum duafa diajarkan untuk meminta dan diberikan kesenangan sesaat saja. Ketika mendapat hagala, mereka hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari dua hari saja. Tetapi selebihnya kembali miskin lagi, karenanya, dapat dilihat pemberian ini (hagala, red) hanyalah usaha Pemkot membangun pencitraan positif di mata masyarakat bahwa mereka adalah orang-orang yang peduli duafa,” ujarnya.
Surahman yang ditemui di kediamannya kemarin (17/10), lantas mengungkapkan kekhawatiran akan dampak sosial yang ditimbulkan, akibat pemberian hagala yang marak dilakukan setiap lebaran menjelang.

Menurutnya pemberian hagala menjadikan kebiasaan konsumtif di kalangan masyarakat ekonomi lemah akan meningkat. Karena itu Surahman, menyarankan Pemkot untuk mengalihkan dana Rp 100 juta tersebut ke program yang lebih menyentuh substansi masalah.

Dicontohkan, Pemkot bisa mencoba mengalihkan dana tersebut ke program pemberian beasiswa bagi anak-anak kaum duafa. Sebab merujuk Teori Modernisasi, ia menjelaskan perbaikan pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalaupun Pemkot berkilah telah ada program semacam itu, tetapi kembali lagi apakah hingga saat ini program tersebut telah dinikmati oleh masyarakat,” tuturnya.

Surahman juga menambahkan, jika Pemkot berkukuh tetap ingin melakukan pemberian hagala pada lebaran tahun depan, maka Pemkot perlu kembali memikirkan mekanisme pembagian hagala. Sebab menurutnya, dengan sistem pembagian langsung seperti yang dilakukan Pemkot beberapa waktu yang lalu, akan sangat rentan jika bantuan tidak akan tepat sasaran. (bar/uq)