H Adnan Arsal adalah Ketua Forum Silaturahmi dan Perjuangan Umat Islam Poso (FSPUI). Ia dikenal sebagai tokoh Islam berpengaruh di sana. 2 Maret 2005 lalu, Andi Miswar dan Danel Lasimpo dari Seputar Rakyat berkesempatan mewawancarai Adnan Arsal di kediamannya di Palu. Adnan diminta memberikan komentar tentang pengungkapan korupsi dana kemanusiaan Poso. Berikut ini petikan wawancaranya.

Korupsi dana kemanusiaan Poso telah membuat kaum dhuafa semakin menderita. Bagaimana komentar ustadz?

Kalo kita lihat keadaan di Poso kita menghadapi masalah di mana masih ada kesepakatan yang terbengkalai, begitu turun bantuan selanjutnya terjadi korupsi besar-besaran. Kepada Menko Polkam saat berkunjung ke Poso, saya mengingatkan tentang korupsi dana bantuan kemanusiaan harus berhati-hati. Karena sudah ada masalah sebelumnya Karena itu juga saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk memperoses siapa saja yang terbukti telah melakukan korupsi dana kemunsiaan. Siapa pun orangnya. Karena itu, masyarakat sekarang ini sulit untuk menahan diri. Jika ini makin lama-makin tidak ada penyelesaian maka persoalan ini akan semakin membesar dan menyakitkan rakyat.

Apakah aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam korupsi dana kemanusiaan ini?

Kalau memang ada indikasi ada aparat yang terlibat, maka kita tidak perlu melihat siapa orangnya. Apalagi sekarang kan sudah ada KPK (red:Komisi Pemberantasan korupsi) apalagi ini korupsi yang melibatkan institusi-institusi negara.

Saat ini ada upaya mengalihkan issu korupsi ini menjadi issu SARA. Komentar ustadz?

Mudah-mudahan masyarakat Poso tidak terpancing dengan masalah itu. Jangan sampai masyarakat kacau dengan masalah ini. Masyarakat Poso harus lebih faham bahwa ada permainan di sini (red:kasus korupsi).

Apakah ustadz melihat masyarakat Poso sudah lebih rasional melihat issu korupsi dan issu SARA?

Fakta itu ada bahwa masyarakat Poso sudah memahami dana kemanusiaan yang diturunkan itu ada yang tidak menyentuh ke masyarakat. Oleh karena itu jika tidak ada langkah-langkah dan tindak lanjut upaya hukum untuk menyelesaikan korupsi ini maka akan ada emosi masyarakat sudah sampai di ubun-ubun.

Bagaimana dengan unjuk rasa dilakukan masyarakat Poso dalam upaya mendorong upaya penyelesaian persoalan korupsi dana kemanusiaan?

Kalo memang tidak ada langkah-langkah riil oleh penegak hukum dalam menustaskan persoalan ini, maka saya kira unjuk rasa merupakan hal yang wajar saja. Itu karena masyarakat sudah bingung apa yang harus dilakukan. Anak-anak saja akan unjuk rasa bila ada keinginanya yang tidak dipenuhi. Di alam demokrasi sekarang ini wajar saja mengadakan unjuk rasa karena mereka faham.

Jadi Ustadz sendiri mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat?

Ya, kalau memang tidak ada langkah-langkah riil yang diambil oleh yang berwenang, kenapa tidak masyarakat melakukan unjuk rasa. Itu sama dengan air yang meluap jika salurannya macet. Itu harus menajdi perhatian yang berwenang jika ada masalah, harus betul-betul diselesaikan.

Bagaimana dengan mobilisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang punya indikasi melakukan korupsi untuk melakukan penghadangan terhadap massa yang berunjuk rasa sebagai upaya melindungi?

Jadi memang saat ini ada pertarungan antara yang benar dan yang salah. Orang yang merasa terlibat dalam persoalan ini (red:korupsi dana kemanusiaan) tentunya akan membela diri. Sementara yang merasa dirugikan tentu akan melakukan unjuk rasa.

Apakah ustadz melihat dalam kasus Poso, sebagian besar orang menderita karena konflik tetapi ada juga yang semakin kaya karena konflik?

Yang jelas setelah Poso ini menderita dan babak-belur, kita kemudian berteriak minta bantuan berupa tempat tinggal, modal usaha dan jaminan hidup. Namun begitu bantuan turun, ada sejumlah orang yang memanfatkan ini. Jadi sepertinya derita masyarakat dijadikan proyek. ini seperti sudah jatuh ditimpa tangga lagi. > telah dimuat di seputarrRakyat edisi iv tahun ii